• slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Waikabubak


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Klas II Waikabubak telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Waikabubak

WAIKABUBAK-NTT, Foto bersama setelah pengambilan sumpah pelantikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Siprianus Yanto Bere,SE pada hari Selasa 30 Nopember 2010 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Wa...


Selengkapnya...

Manfaat E-learning

Manfaat Lain Penggunaan E-Learning Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Selain membantu efektifitas proses pembelajaran saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penggunaan e-learning atau pembelajara...


Selengkapnya...

Pengumuman Lelang PN Waikabubak TA 2015

Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Waikabubak mengadakan lelang umum untuk pekerjaan sarana lingkungan gedung kan...


Selengkapnya...

Dukungan Anggaran

DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 s/d 2019 Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 82A-1/SEK/KU.01/4/2015 tanggal 8 April 20...


Selengkapnya...

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Feed not found.

Peraturan Terbaru

  • 16 P/HUM/2016
    - (6. Himpunan Putusan HUM / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 10 TAHUN 2016
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • 176/KMA/SK/X/2016
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • 175/KMA/SK/X/2016
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • 124/KMA/SK/VIII/2016
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • 163/KMA/SK/IX/2016
    PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA MAHKAMAH AGUNG DAN PEJABAT ESELON I UNTUK MEMBERIKAN IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • SEMA NOMOR 3 TAHUN 2016
    PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • 162/KMA/SK/IX/2016
    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 82/KMA/SK/V/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SERTA SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2016)
  • PP NOMOR 31 TAHUN 2016
    KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

035364
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
35
125
1067
33127
1805
4939
35364
IP Anda : 50.16.17.16
2016-12-10 07:08