72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA
'merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik'
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Waikabubak --| Masuk SIPP
Small Claim Court
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan
SIWAS -----Whistleblowing System
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan. LAPORKAN!!
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Selamat datang di Website Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II

foto gedung2

Website ini dibuat berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website.

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN       

SNAG 17061314265600 SNAG 17061310022200 SNAG 17061310050400 SNAG 17061311504600 SNAG 17061313555500              

JADWAL SIDANG

Upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila

UPACARA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA PN. WAIKABUBAK, 01 Juni 2017


Selengkapnya...

AUDIT/ASESMEN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II OLEH TIM AKREDITASI PENJAMIN...

OPENING DAN CLOSING MEETING AUDIT/ASESMEN TAPM PENGADILAN TINGGI KUPANG DI PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II Waikabubak. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupa...


Selengkapnya...

SOSIALISASI GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Waikabubak, 26 Juli 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak dilakukan Sosialisasi Gugatan Sederhana kepada Masyarakat dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikab...


Selengkapnya...

TATA TERTIB KEDINASAN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II Tentang Tata Tertib Kedinasan pada Pengadilan Negeri Waikabubak


Selengkapnya...

SURVEY KEPUASAN PUBLIK

Laporan Survei Kepuasan Publik Pengadilan Tahun 2017 RINCIAN DOKUMEN Angket Survey : Februari 2017


Selengkapnya...

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II, KEJAKSAAN NEGERI W...


Selengkapnya...

Rapat Rutin

RAPAT RUTIN BULAN JUNI Waikabubak, 02 Juni 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak diadakan rapat rutin bulan Mei 2017 dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Waikabuba...


Selengkapnya...

Manfaat E-learning

Manfaat Lain Penggunaan E-Learning Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Selain membantu efektifitas proses pembelajaran saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penggunaan e-learning atau pembelajara...


Selengkapnya...

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 02 TAHUN 2017
    PENGADAAN HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 10/SEK/SK/III/2017
    PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYELESAIAN PERKARA YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 48/KMA/SK/II/2017
    POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 01 TAHUN 2017
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 37/KMA/SK/II/2017
    PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

100500
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
29
358
2113
95864
5821
17386
100500
IP Anda : 54.224.75.202
2017-08-19 02:51

Pengunjung yang sedang Online

We have 6 guests and no members online